Berbagai potensi kekayaan alam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih belum diolah dan diberdayakan secara optimal. Potensi kekayaan alam tersebut dapat diimbangi dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai calon tenaga kerja dengan cara mengembangkan sekolah kejuruan (SMK) unggulan di daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Salah satu potensi kekayaan alam yang perlu dikembangkan adalah potensi kelautan. Potensi kelautan di wilayah Indonesia sampai saat ini masih belum diberdayakan sebagaimana mestinya. Pemberdayaan potensi kekayaan laut (ikan dan rumput laut) misalnya, jika dikelola dengan optimal dapat menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja erat kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan kejuruan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yaitu melalui pendidikan kejuruan (Subijanto, 2011).
Peran LPPPTK KPTK sebagai satu-satunya UPT dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat penting dalam kemajuan pendidikan kelautan dan perikanan di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, visi pemerintahan di era kepemimpinan sekarang sangat erat kaitannya dengan bidang kemaritiman dimana salah satu misinya adalah mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan nawa cita menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dan Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim) Indroyono Susilo sepakat untuk mengoptimasi sekitar 900-an Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Perikanan dan Kelautan di tanah air. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) mendukung Pembangunan Kemaritiman di Indonesia (Republika, 2015).
Tujuan penyelenggaraan pendidikan SMK adalah untuk menyiapkan peserta didik sebagai pekerja tingkat menengah. Di samping itu, penyelenggaraan SMK juga bertujuan memberi kesempatan kepada peserta didik yang memenuhi kemampuan dan persyaratan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (vokasi, profesi, dan akademik). Menurut Subijanto (2011) melalui SMK perikanan diharapkan dapat menghasilkan tamatan yang handal, terampil dan produktif melalui pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif di sekolah. Hal ini sekaligus sebagai awal untuk mengalihkan pola kultur agraris di darat menuju pola kultur agraris kelautan (bahari). Dalam jangka pendek, hal tersebut dapat dilakukan melalui pemberian pemahaman akan pentingnya pelestarian kekayaan di laut dan pengelolaan sumber daya alamnya. Dalam membekali keterampilan spesifik tentang pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam di laut sebagai perubahan pola pikir (academic skill) dan kejuruan (vocational skill) dapat dikembangkan SMK Perikanan (laut).
Berdasarkan Peraturan Bersama Kepala BKN dan Kepala LAN RI No 1 Tahun 2010 dan No 2 Tahun 2010 menyebutkan bahwa widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga diklat pemerintah. lembaga diklat pemerintah yang dimaksud adalah satuan unit organisasi pada kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga nagara, dan perangkat daerah yang bertugas melakukan pengelolaan diklat dan pengembangan SDM. LPPPTK KTPK sebagai salah satu UPT Kementerian Pendidikan dan dan Kebudayaan dibawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan lembaga diklat yang bertugas dalam pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan khusus dibidang kelautan, perikanan dan teknologi informasi.
Tanggung jawab seorang widyaiswara di Kampus LPPPTK KPTK dalam bidang Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan pendidikan, pengajaran, dan/atau pelatihan pendidik dalam hal ini adalah guru (sebagian besar di SMK) yang memiliki bidang keahlian:
Nautika Kapal Penangkapan Ikan,
Nautika Kapal Niaga,
Teknika Kapal Penangkapan Ikan,
Teknika Kapal Niaga,
Budidaya Perikanan,
Budidaya Krustacea,
Budidaya Kekerangan,
Budidaya Rumput Laut,
Bidang-bidang keahlian tersebut dirumuskan menjadi modul keahlian berdasarkan departemen dan jurusan di SMK Kelautan dan Perikanan di Seluruh Indonesia yang dilaksanakan dan diberikan kepada seluruh siswa binaan mereka masing-masing. Bidang keahlian tersebut (poin 1-4) termasuk kedalam Standar Keahlian Pelayaran, yang merupakan salah satu program dari hasil pengelompokan dalam spektrum Ditjen Mandikdasmen tanggal 22 Agustus 2008 yang telah memiliki tatanan dan perangkat aturan yang terstandar internasional. Sehingga lulusannya akan menjadi potret yang mewakili bangsa kita di dunia kemaritiman internasional (Vedca, 2012).
Profesionalisme widyaiswara menuntut dirinya untuk selalu mengembangkan wawasan, meningkatkan potensi dirinya dengan perubahan lingkungan strategis. Terkait dengan peran widyaiswara dalam kegiatan pengembangan diri guru sekolah, maka ini tentu saja hubungannya dengan tugas pokok widyaiswara itu sendiri. Widyaiswara dimungkinkan untuk melakukan tugas tidak hanya dikjartih (i.e. pendidikan, pengajaran, dan pelatihan) saja namun dapat lebih luas lagi, yakni dengan melakukan evaluasi dan pengembangan diklat. Evaluasi diklat terdiri dari pengevaluasian penyelenggaraan diklat di instansinya dan pengevaluasian kinerja widyaiswara. Sementara pengembangan diklat terdiri dari penganalisisan kebutuhan diklat, penyusunan kurikulum diklat, dan penyusunan modul diklat. Dengan demikian maka widyaiswara dapat berperan lebih luas, tidak sekedar sebagai aktor yang tampil saja, tetapi juga turut mengevaluasi dan menganalisis kebutuhan diklat (Ulfah, 2016).
Selain itu peran pelaksanaan diklat dibidang kelautan dan perikanan merupakan salah satu upaya dalam program pengembangan perekonomian masyarakat. Seperti program yang dilaksanakan di daerah perbatasan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi (lihat Nugraha, 2016). Banyak pelatihan kelautan dan perikanan yang diselenggarakan di wilayah perbatasan yang meliputi Pelatihan Penangkapan Ikan dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, Pelatihan Permesinan Perikanan, Pelatihan Budidaya Perikanan, Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan, Pelatihan Pembuatan Garam Rakyat serta Diklat ANKAPIN (Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan)/ATKAPIN(Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan) Tingkat III. Program seperti ini tidak menutup kemungkinan untuk diadopsi dan dilaksanakan oleh Kampus LPPPTK KPTK kedepan untuk terus mendukung program pemerintah dalam hal kedaulatan maritim.
Pada Tahun 2016 ini, Kampus LPPPTK KPTK membuka rekrutmen calon widyaiswara yang nantinya akan bekerja di Kampus LPPPTK KPTK. Jadwal dan tata cara pendaftaran sudah diunggah di laman web www.kptk.or.id. Dimana batas akhir pendaftaran adalah Tanggal 20 Juli 2016. Dengan adanya lembaga ini dan adanya rekrutmen calon widyaiswara ini, penulis berharap peningkatan kompetensi dan kemajuan pendidikan menengah dibidang kelautan dan perikanan di Indonesia dapat terlaksana sesuai dengan instruksi pemerintah.
Pustaka
Nugraha, FPS., 2016. Membangun wilayah perbatasan melalui pelatihan kelautan dan perikanan menuju gerbang kemandirian dan kedaulatan. Artikel Kelautan Perikanan, Laman daring di http://goo.gl/KCyw9p. Diakses tanggal 16 Juli 2016.
Subijanto, 2012. Potensi Kekayaan Alam Kelautan Mendukung Kebijakan Kemdiknas dalam Pengembangan SMK pada Era Otonomi Daerah. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 17(5): 576-587
Ulfa, M. 2016. Peran Widyaiswara dalam Kegiatan Pengembangan Diri Guru. Artikel Daring di http://goo.gl/kUEYXY. Diakses Tanggal 16 Juli 2016.
Oleh:
Singgih Afifa Putra, M.Si.
Humas LPPPTK KPTK
0 comments:
Post a Comment