Tidak bisa dipungkiri bahwa honorer hanya status saja dalam kenyataannya honorer bekerja sama bahkan lebih dibanding guru PNS, namun masalah penggajian tidak bisa dibandingkan, gaji honorer lebih kecil berlipat-lipat kali dibanding PNS, namun itulah kenyataan yang ada, yang kita lihat sehari-hari.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalsel, Abdul Kamil, menjelaskan terkait masih ditemukan guru honorer masih bergaji Rp 300.000, itu tidak bisa menyalahkan pemerintah.
menurutnya ada beberapa alasan guru honorer gajinya dibawah standar karena jam mengajarnya minim, dan banyak statusnya adalah guru honor yang diangkat atau di-SK-kan oleh sekolah bukan pemerintah daerah
“Saya yakin kalau yang diangkat SK Daerah pasti sudah digaji dengan standar upah minimum.kalau SK sekolah gaji nya semampu sekolah," ucapnya.
Kamil pun berujar "Tidak boleh lagi bupati dan SK mengangkat. Sudah ada larangan dari Menpan RB mengangkat honorer guru, bukan kemendikbud, Kemendikbud hanya mengusulkan saja dengan data yang benar," kata dia.
Seharusnya, sebut Kamil, guru yang mengeluh gajinya masih minim sampai Rp 200.000 itu sadar diri. "Sadar diri lah, dia diangkat dari mana, kalau sekolah ya, menuntutnya ke sekolah," ucap Kamil.
Harusnya, lanjut dia, ada aturan dengan meningkatkan kompetensi yang diharapkan sekolah meningkatkan honor guru. Kamil berujar, “ tidak ada aturan harus menggaji guru sebanyak 2 juta.”
Sebaiknya, kata dia, ada aturan yang mengatur agar pengajian sama sekolah satu dengan sekolah lain dalam kaitan menggaji honor yang diangkat SK honorer. “Jadi, kalau mau demo ya jangan menghonor, sadar diri" pungkasnya.
Demikian berita tentang guru honorer kali ini, yang pastinya semoga masalah apapun dalam pendidikan pada nantinya semua merasa nyaman dalam mendidik putra-putri bangsa tanpa memikirkan gaji atau honor nya,
0 comments:
Post a Comment