sebarberbagi, FOPPSI - Berdasarkan dari status group Facebook Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI) yang ditulis oleh Bhimma Kurniady akan dilakukan negosiasi dengan Komisi X DPR RI, Komite III DPD RI, Kemenpan-RB, dan Kemendikbud terkait keseriusan terhadap Nasib Operator Pendataan Sekolah.
 |
| Bhimma Kurniady |
Mari kita berdiskusi dengan bijak...!!
Eksistensi dan popularitas nama Operator kurang lebih 5 Tahun sudah tidak asing lagi di Negeri ini, Berhubung Operator sebagai ujung tombak pendataan khusus di Dunia Pendidikan, maka seyogyanya mereka diberi kesejahteraan yang layak sesuai TUFOKASI di bidangnya, terkait dengan legalitasnya pada saat ini Operator belum ada regulasi yang jelas dari Pemerintah, dengan belum dimasukannya kedalam Struktur Organigram Tenaga Kepegawaian (SOTK), maka dengan itu izinkan kami pengurus FOPPSI memperjuangkan Hak Kesejahteraan dan Legalitas Operator sampai berhasil. Dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Legalitas Operator minimal mendapat SK setingkat Kadis, Kepala Daerah, Kepala Provinsi dan Pusat, dan sudah masuk kedalam SOTK,
- Kesejahteraan Operator minimal standar UMK/UMP,
- Operator pendataan disarankan semua tenaga Honorer, (spaya jelas dalam perjuangan statusnya).
- Tidak ada Operator pendataan yang berstatus PNS (karena PNS sudah jelas status dan Tufokasinya),
- Apabila ada PNS yang diperbantukan mnjadi Operator sifatnya hanya sementara saja.
Insyaalloh dalam waktu dekat kami Pengurus FOPPSI sebagai mitra Pendataan di Dunia Pendidikan akan melakukan Diplomasi dan Audiensi dg Komisi X DPR RI, Komite III DPD RI, Kemenpan-RB, dan Kemendikbud terkait keseriusan terhadap Operator. Mohon Do'a dan dukungan dari semuanya.
Apabila ada masukan, saran kritik yang dapat mmbangun silahkan berkomentar dibawah ... !!
Terima Kasih,
Salam SATU Data.
#Save_Operator
0 comments:
Post a Comment